ATKI Jakarta Meluncurkan Weblog "Rumah Singgah ATKI Jakarta"

Biro Informasi Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia di Jakarta (ATKI Jakarta) meluncurkan weblog yang diberinama Rumah Singgah ATKI Jakarta bisa diakses melalui http://atkijakarta.cmsindo.com/

Weblog ini ditujukan sebagai wadah komunikasi dan informasi menyangkut masalah-masalah dan perjuangan buruh migran Indonesia.

Teman-teman buruh migran dan para pembela hak-hak buruh migran diperkenankan untuk memberikan kontribusi karya tulis dalam bentuk apapun melalui alamat email redaksi di atki.indonesia@gmail.com

Harapannya, weblog ini akan memberikan kontribusi positif untuk kemajuan gerakan buruh migran Indonesia.

Duh! TKW Indonesia Diperkosa Beramai-ramai di Malaysia

12/09/2008 09:55
 *Rita Uli Hutapea* - detikcom

*Kuala Lumpur*, Nasib naas lagi-lagi menimpa tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia di Malaysia. Wanita muda itu diperkosa beramai-ramai saat sedang berjalan seorang diri di jalanan.

Peristiwa memilukan ini menimpa seorang wanita berusia 20-an tahun yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Kejadian itu terjadi di Bukit Dumbar, George Town, Malaysia.

Wanita yang dirahasiakan identitasnya itu dibawa masuk ke sebuah mobil dan dilarikan menuju ke suatu tempat. Selama dalam perjalanan, dia tak sadarkan diri sebab para penyerang telah membiusnya.

"Ketika dia terbangun beberapa jam kemudian, dia mendapati lima pria bertopeng berdiri dekat tubuhnya yang telanjang. Dia kemudian disuruh berpakaian. Salah seorang dari mereka membawa dia kembali ke tempat dia diculik," kata pejabat kepolisian setempat, Azam Abd Hamid.

"Korban selanjutnya membuat laporan ke kantor polisi Jelutong. Dia kemudian dikirim ke Rumah Sakit Penang dan hasil pemeriksaan membenarkan kalau dia diperkosa," imbuh Hamid seperti dilansir harian Malaysia, /The Star,/ Jumat (12/9/2008).

Kasus ini kini dalam penyelidikan polisi.

<http://www.detikportal.com/index.php?fuseaction=detik.kanal&idkanal=10>

Menyambut Para Pahlawan di Selaparang

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Buruh migran tiba di Tanah Air setelah bekerja di Malaysia, beberapa waktu lalu.

SENIN, 8 SEPTEMBER 2008 | 19:28 WIB

Siang itu, puluhan warga dari berbagai daerah di Pulau Lombok berkumpul tak jauh dari pintu kedatangan penumpang di bandara Selaparang, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mereka bukan hendak berunjuk rasa, melainkan hanya ingin menyambut sanak keluarganya yang pulang kampung setelah bekerja di Malaysia.

Penyambutan para pahlawan devisa atau pekerja migran itu sudah menjadi tradisi. Biasanya, penyambutan itu dimulai dengan adegan peluk cium yang diwarnai keharuan sambil melepas kerinduan.

Seusia peluk cium dan tangis harus usai, tradisi baru muncul; bagi-bagi hadiah atau oleh-oleh yang dilakukan di tempat pertemuan itu, di sekitar pintu kedatangan bandara Selaparang.

Para kerabat yang datang dari kampung halaman tidak jarang yang langsung berteriak gembira begitu mendapatkan oleh-oleh pesanan mereka, yang umumnya yang berbau Malaysia.

Beragam barang "made in Malaysia" menjadi oleh-oleh kebanggaan, seperti telepon seluler, jam tangan, pakaian jadi. Bahkan, lembaran mata uang ringgit merupakan tanda mata dari seorang keluarga mereka yang sukses bekerja di luar negeri.

Rismayani (19), misalnya. Ia terlihat sangat gembira saat diberi telepon selular oleh pamannya, M. Irham (45), sesaat setelah penyambutan di pintu keluar bandara itu. "Sudah lama saya dijanjikan akan diberi HP. Ini buatan Malaysia dan tidak banyak yang punya," ujar Rismayani sambil mendekap HP itu di dadanya ketika berada di kerumunan sanak keluarganya yang juga menyambut kedatangan M. Irham.

Aksi penyambutan di Selaparang itu menjadi pemandangan rutin, apalagi di bulan Ramadhan, ketika para pekerja banyak yang mudik untuk berlebaran di kampung halaman.

Mudik lebaran itu sudah mulai terlihat di awal puasa, 4 September, meskipun hanya belasan orang setiap hari.

Menurut Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia NTB I Komang Subadra, jumlah TKI yang mudik menjelang lebaran diperkirakan meningkat hingga 40 persen dari hari-hari biasa.

Karena itu, instansi itu berencana membangun posko khusus di Selaparang guna memantau keberangkatan dan kepulangan pekerja daru NTB yang akan ke luar negeri menjelang lebaran.

Posko serupa juga akan dibuka di Pelabuhan Penyeberangan ASDP di Lembar, Lombok Barat, jika arus mudik dan keberangkatan para TKI cenderung meningkat. "Selain untuk membantu kemudahan saat keluar dari ruang kedatangan bandara sekaligus pendataan arus mudik para TKI, juga untuk menjamin para TKI itu terhindar dari berbagai kesulitan saat tiba di daerah asalnya atau ketika hendak berangkat," ujar Subadra.

Menurut dia, para pekerja migran  yang pulang kampung karena cuti atau purna tugas lebih banyak dari yang berangkat. Jumlah yang pulang lebaran mencapai lebih dari 3.000 orang, sementara yang berangkat saat Ramadhan diperkirakan hanya ratusan.

Penghasil devisa

Program penempatan para pekerja ke luar negeri memberikan andil yang besar terhadap peningkatan perekonomian daerah, terutama di kampung halaman para pekerja tersebut.

Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong peningkatan penempatan tenaga kerja asal NTB untuk bekerja di luar negeri. Pemerintah NTB pun mengajak perbankan untuk mendanai pemberangkatan TKI beserta premi asuransi.

Sebelum purna tugas 1 September, Gubernur NTB periode 2003-2008, Lalu Serinata, mengatakan, sejak 2000 hingga 2007, penempatan TKI asal NTB di sejumlah negara, terbanyak di Malaysia, sebanyak 273.292 orang.

Ratusan ribu pekerja NTB yang terdiri atas 185.441 orang laki-laki dan 87.851 orang perempuan itu, menghasilkan perolehan devisa sebesar Rp3,3 triliun lebih. "Perolehan devisa itu akan terus bertambah karena tahun 2008 ini target penempatan TKI asal NTB ke Malaysia dan negara lainnya mencapai 60 ribu orang," ujarnya.

Sementara data BP3TKI NTB, tenaga kerja asal NTB yang bekerja di luar negeri selama tujuh bulan (Januari-Juli) 2008 sebanyak 28.297 orang. Khusus yang bekerja di ladang kelapa sawit Malaysia  sebanyak 15.606 orang dan sebanyak 12.321 orang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi.

Menurut Serinata, program penempatan tenaga kerja diluar negeri terbukti  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga kini pekerja banyak yang memiliki rumah permanen yang dibangun dengan hasil bekerja diluar negeri.

Selain itu, banyak di antara mereka mampu membeli lahan pertanian, ternak, dan sebagian membuka usaha dengan modal yang diperoleh selama bekerja di luar negeri, seperti membeli sepeda motor untuk usaha ojek dan cidomo, gerobak angkutan yang mengandalkan tenaga kuda.

Sebagian uang hasil jerih payah selama bekerja di luar negeri dikirim ke sanak keluarga mereka melalui jasa pelayanan PT Pos Indonesia (Posindo). Kepala Kantor PT Pos Indonesia Kantor Pos Mataram Sanggar Bawono mengatakan, nilai transfer uang para TKI asal NTB melalui layanan "western union" mencapai belasan miliar per bulan. 

"Setiap transaksi rata-rata tiga juta rupiah per orang, ada 2.000 hingga 3.000 orang lebih TKI NTB yang menggunakan layanan "western union" setiap bulan, sehingga totalnya mencapai belasan miliar," katanya.

"Western union"  merupakan  produk bisnis keuangan dan keagenan yang ditawarkan PT Posindo untuk memudahkan konsumennya mengirim uang dari berbagai negara.

Menurut Bawono, pada Januari 2008, sebanyak 2.800 TKI NTB di Malaysia menggunakan layanan "western union" untuk mengirim uang ke sanak keluarganya di Pulau Lombok dan Sumbawa. Transaksi melalui layanan itu terus meningkat setiap bulan dan tercatat sebanyak 3.935 transaksi di bulan Juli 2008 dengan nilai transfer sebesar Rp15 miliar. (ANT)

Anwar Janji Tuntaskan Masalah TKI

Jakarta, 6 September 2008 14:28
Pemimpin oposisi Malaysia Dato` Seri Anwar Ibrahim berjanji, masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di Malaysia akan menjadi agenda utamanya dalam memperbaiki hubungan dengan Indonesia.

"Salah satu agenda utama saya adalah memperbaiki hubungan dengan negeri jiran termasuk Indonesia, dan penanganan TKI adalah sesuatu yang perlu," kata Anwar dalam jumpa pers seusai acara silaturahmi dengan para tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Jakarta, Sabtu (6/9).

Mantan wakil perdana menteri (PM) Malaysia itu juga berjanji untuk menghapuskan hukum cambuk yang dinilainya tidak manusiawi.

Anwar menilai pentingnya hubungan dengan Indonesia, termasuk dengan organisasi-organisasi Islam di Indonesia. "Jangan anggap saya terhina bila dikaitkan dengan Indonesia," katanya.

Suami dari Wan Azizah Wan Ismail itu juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan media asing (termasuk Indonesia --Red) di saat media Malaysia memojokkannya.

Pada kesempatan tersebut Anwar juga mengatakan bakal mencabut kebijakan-kebijakan diskriminasi positif yang menimbulkan kontroversial bagi suku Melayu Muslim jika ia meraih kekuasaan di negara itu.

Anwar juga menyatakan akan mengganti Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) yang diluncurkan pada awal tahun 1970-an dengan sebuah sistem yang mendorong semua warga Malaysia miskin, apakah mereka orang Melayu yang mayoritas atau mereka dari etnis minoritas Cina dan India.

Malaysia, lanjutnya, memerlukan perubahan untuk memperbaiki sejumlah sistem yang rusak, ketegangan etnis, dan unsur hukum.

Anwar, mantan deputi PM dan menteri keuangan yang dipecat dan dipenjarakan satu dasawarsa lalu, telah bertekad menggulingkan pemerintah dengan bantuan para anggota parlemen yang membelot dalam beberapa pekan.

Akhir Agustus 2008, setelah absen selama satu dasawarsa, Anwar resmi masuk kembali ke parlemen setelah ketua Parlemen Malaysia, Pandikar Amin Mulia, melantiknya sebagai anggota parlemen Permatang Pauh (P44) sekaligus menetapkan sebagai pemimpin oposisi di parlemen. [EL, Ant]

http://www.gatra.com/artikel.php?pil=23&id=118211

RI Minta Jepang Tingkatkan Upah TKI

Tokyo, 6 September 2008 12:50Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno berada di Jepang selama dua hari, guna meminta peningkatan kesejahteraan dan perlindungan kerja bagi para pekerja Indonesia yang berada di Negeri Sakura tersebut, termasuk soal kenaikan upah kerja.

"Permohonan itu saya sampaikan ke pihak JITCO, sebagai lembaga resmi yang mengurusi masalah penerimaan tenaga kerja asing di Jepang. Hal itu dilakukan pemerintah guna meningkatkan upaya perlindungan dan keadilan bagi tenaga kerja kita yang berada di luar negeri," kata Erman, seperti dilansir dari Antara di Tokyo, Sabtu (6/9).

Menurut Erman, reaksi Japan International Training Cooperation (JITCO), positif, sehingga disepakati kedua belah pihak untuk segera membentuk working group guna menindaklanjuti permintaan tersebut.

Dalam pertemuan dengan JITCO yang berlangsung di kantor JITCO, Jum`at (5/9), Erman mendapat banyak masukan infromasi mengenai persoalan tenaga kerja asing di Jepang, termasuk Indonesia, dari Wakil Duta Besar RI untuk Jepang, Ronny P Yuliantoro.

Dalam pertemuan tersebut, kepada Presiden JITCO Tashio Takano, Erman menyampaikan agar memberikan perlakuan yang lebih adil dan tidak diskriminatif bagi para pekerja Indonesia yang mencapai lebih dari 44.000 orang. "Bagi Indonesia, upah tidak perlu tinggi asalkan cukup. Yang penting tenaga kerja Indonesia tidak boleh dihargai murah," katanya.

Lebih jauh Erman mengemukakan, betapa Indonesia juga menginginkan perluasan kerja sama dalam pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pekerja Indonesia di luar negeri, sehingga proses alih teknologi itu bisa berlangsung cepat. "Kami membicarakan kemungkinan perluasan sektor-sektor profesional lainnya yang bisa dimasuki oleh pekerja Indonesia, seperti yang baru-baru ini saja dilakukan di bidang keperawatan," ujarnya.

Untuk merealisasikan harapannya itu, Erman akan meneken nota kesepahaman dengan pihak Association for International Manpower Development of Medium and Small Enterprises (IMM), perusahaan penerima tenaga kerja terbesar di Jepang.

Penandatanganan nota kesepahaman mengenai perlindungan kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja Indonesia itu akan berlangsung pada Sabtu (6/9), antara Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan IMM.

IMM bekerja sama dengan pemerintah sejumlah negara ASEAN untuk mendatangkan tenaga kerja dari Indonesia, Vietnam dan Thailand. Dari Indonesia saja,setiap tahunnya Jepang menerima 1.200 pekerja.

Berdasarkan data JITCO tahun 2005, jumlah tenaga kerja Indonesia yang berada di Jepang tercatat sebanyak 44.362 orang, atau nomor dua terbesar setelah Cina yang berjumlah 287.095 orang.

Negara-negara yang tergolong mengirimkan jumlah tenaga kerja terbesar ke Jepang adalah Cina (287.095), Indonesia (44.362), Vietnam (17.402), Filipina (25.168), Thailand (16.777), Srilanka (1.579), India (950), Mongolia (905), Myanmar (332), Peru (96), dan Laos (80).

Permasalahannya, di Jepang, pekerja yang tidak memiliki ketrampilan tidak diperkenankan masuk Jepang. Masuknya pekerja Indonesia berdasarkan skema trainee atau program magang. Dengan pengertian, dikursuskan dulu, baru dipekerjakan, setelah tiga tahun dikembalikan ke negara asalnya. [EL, Ant]

72 Ribu Anak TKI Tak Sekolah

06 September 2008 00:14:52

Mayoritas Minim Wawasan Tentang IndonesiaJAKARTA - Perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga kerja Indonesia (TKI) patut dipertanyakan. Hal itu terkait dengan fakta yang dibeberkan Forum Guru Tidak Tetap Indonesia di Sabah (FGTTS), Malaysia, di depan Komnas Perlindungan Anak (KPA) kemarin (5/9). Sedikitnya tercatat 72 ribu anak TKI yang berusia kurang dari 13 tahun belum mengenyam pendidikan.

Menurut anggota FGTTS Sahrizal, anak-anak TKI di Sabah, Malaysia, tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Selain sarana dan prasarana pendidikan yang terbatas, anak-anak tersebut dipaksa keluarganya untuk bekerja. Hal itu membuat konsentrasi belajar anak-anak terpecah. ''Mereka juga hampir pasti mendapatkan kekerasan dari orang tuanya. Dampaknya, kondisi fisik mereka makin tak terurus,'' ungkapnya. Bukan hanya kekerasan fisik, lanjut Sahrizal, mereka juga mengalami kekerasan seksual dari para orang tua. ''Padahal, layanan kesehatan bagi warga yang menjadi TKI di sana sangat minim,'' katanya.

Tragisnya, sebagian besar di antara mereka minim pengetahuan tentang negerinya, Indonesia. Bahkan, mereka menyebut tanah air dengan hanya nama kampung, bukan Indonesia. ''Banyak di antara mereka yang tidak mengenal Indonesia. Pulau Kalimantan saja mereka tidak tahu,'' tegasnya. Sahrizal berharap pemerintah memperbaiki program pendidikan bagi anak-anak TKI. Serta, menjamin mereka agar mendapatkan ijazah bagi pendidikan ke depan kelak. ''Pemerintah juga harus memberikan beasiswa bagi anak-anak tersebut karena mereka berasal dari anak kurang mampu,'' ujarnya.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait, pemerintah bisa dinilai melanggar Konvensi PBB tentang hak anak yang mewajibkan setiap negara memberikan hak seluas-luasnya kepada setiap anak untuk mengenyam pendidikan. Dia menyatakan, pemerintah telah meratifikasi konvensi tersebut pada 1990, sedangkan Malaysia pada 1992. Dengan begitu, kedua negara terikat secara politis dan yuridis untuk memberikan pendidikan seluas-luasnya bagi setiap anak. ''Sementara, seperti diketahui, pendidikan yang diterima anak-anak TKI melalui pengiriman guru tersebut tidak layak dan menyedihkan. Jadi, kedua negara melanggar konvensi tersebut,'' ungkapnya di Kantor Komnas PA, Jalan T.B. Simatupang, Jakarta, kemarin.

Menurut Arist, negara bagian Sabah memang memiliki peraturan imigrasi tersendiri yang tidak memperbolehkan anak TKI bersekolah di sekolah umum. Namun, hal itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan adanya perjanjian kerja sama antara kedua negara. ''Tak bisa dimungkiri, Malaysia masih diskriminatif. Atau setidaknya kedua negara sebenarnya bisa melakukan perjanjian kerja sama karena mengacu pada konvensi tersebut. Itu pun kalau Depdiknas memiliki iktikad baik,'' katanya.

Apalagi, jelas dia, saat ini sebenarnya sudah dibangun sekolah Indonesia di Malaysia khusus bagi anak-anak diplomat atau pejabat KBRI. ''Kalau itu saja bisa, mengapa sekolah untuk anak-anak TKI tidak bisa dibangun?'' ujarnya.

Arist menuturkan, pihaknya akan bertolak ke Malaysia untuk melihat langsung kondisi nyata kehidupan anak-anak TKI yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Setelah itu, Komnas PA akan menemui Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo untuk melaporkan temuan tersebut.

Komnas PA, kata dia, juga akan bertandang ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk menemui Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Da'i Bachtiar guna mendesak memfasilitasi anak-anak TKI tersebut agar mendapatkan akta kelahiran dan paspor. ''Identitas, nama, dan kewarganegaraan setiap anak TKI itu penting sebagai seorang warga negara. Bukan hanya untuk mengakses pendidikan, tapi juga untuk keperluan lain,'' tegasnya.

Sementara itu, ketika ditemui di kantor Menko Kesra, Mendiknas justru menilai pengaduan tersebut salah sasaran. Menurut dia, kalau FGTTS hendak melapor ke Depdiknas, tentu akan ada solusi. ''Kok lapornya tidak ke saya langsung, jadi saya kan bisa menindaklanjuti,'' ungkapnya. Bambang kemudian balik menuduh bahwa ada motif di balik upaya FGTTS untuk membenturkan Depdiknas dengan isu miring tersebut. Menurut dia, hal itu dilakukan karena permohonan mereka untuk menjadi PNS masih belum disetujui Depdiknas. ''Dulu sebelum berangkat kan sudah janji tak akan menuntut diangkat, tapi sekarang kok malah minta macam-macam,'' katanya. (zul/iro)

http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=18606

TKI Laporkan Pungli Bandara

[ Jum'at, 05 September 2008 ]

JOGJA - Puluhan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru pulang dari Malaysia lewat Bandara Adisutjipto, Jogjakarta, mengadu ke lembaga bantuan hukum (LBH) kemarin. Mereka mengeluhkan pungutan liar yang dilakukan petugas imigrasi bandara itu saat kedatangan mereka 26-29 Agustus lalu.

Didampingi agen mereka PT Timuraya Jaya Lestari, ke-38 TKI yang sebagian besar perempuan tersebut memaparkan kejadian itu kepada Bagian Ekonomi LBH Ahmad Deva Permana. ''Kami minta LBH bisa memberikan bantuan hukum kepada kami,'' ujar Ade Emira Damayanti, wakil dari para TKI, saat mengadu ke LBH Jogja kemarin.

Emira menuturkan, begitu tiba di bandara sekitar pukul 11.00, dirinya dan beberapa rekan TKI digiring ke sebuah ruangan di kanan pintu masuk. ''Setelah pemeriksaan dan cap (stempel paspor), tiap TKI dimintai Rp 50 ribu, tanpa ada kuitansi,'' tambah Emira yang dibenarkan teman-temannya.

Sekeluar dari ruangan itu, seseorang sudah menghadang mereka di pintu keluar. Orang yang mengaku petugas money changer itu ''memaksa'' para TKI tersebut menukarkan uang ringgit yang mereka bawa. ''Katanya, sekarang ada undang-undang yang mewajibkan penumpang yang membawa mata uang asing untuk menukarkan dengan rupiah. Jika tidak ditukarkan, orang itu tidak bisa keluar, Sebab, ketika melewati pintu keluar, alarm akan bunyi,'' tambahnya.

Desy Susanty, salah seorang TKI yang telanjur menukarkan uang ringgit dengan rupiah, mengaku ditipu lantaran satu ringgit yang semestinya Rp 2.700 hanya dihargai Rp 2.500. ''Kami mohon pemerintah, terutama kantor imigrasi, benar-benar mengawasi pegawainya,' ' tambah TKI asal Bayat, Klaten, itu.

Setelah menerima pengaduan tersebut, LBH Jogja mengirimkan somasi ke kantor imigrasi. ''Jika tidak segera ada tanggapan, kami tindak lanjuti dengan melapor ke pihak berwajib,'' kata Deva.

Deva menyesalkan terjadinya pungli dan pemaksaan agar TKI menukarkan uang di bandara. Dia mengatakan, kasus semacam itu tidak hanya sekali, tapi sering terjadi. ''Kami minta pihak imigrasi benar-benar serius menanggapi masalah ini. Birokrasi di instansi ini memang harus segera dibenahi,'' katanya. (cw1/jpnn/ru