FRONT PERJUANGAN RAKYAT- HONG KONG (FPR-HK)
C/o IMWU-HK, 4/F, Flat C, Jardine Mansion, Jardine Bazzar, No. 22 Yee Wo Street, Causeway Bay, Hong Kong Tel: 36217395
Pernyataan Dukungan
Untuk Aksi Gerakan Rakyat Indonesia Anti Perampasan Tanah
S B Y:
Rejim Fasis Perampas Tanah, Pembunuh dan Penjual Rakyat
Segera Ciptakan Lapangan Kerja Dengan Upah Layak,
Stop Perdagangan Tenaga Kerja Keluar Negeri
Cabut UUPPTKILN No. 39/2004!
Berikan Perlindungan Sejati Tanpa Eksploitasi!
Kami, Buruh Migran Indonesia di Hong Kong, yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Cabang Hong Kong hari ini menggelar aksi protes di depan Kantor Konsulat Republik Indonesia dari pukul 11:30 – 12:30 siang sebagai wujud dukungan dan solidaritas kami kepada perjuangan rakyat Indonesia, khususnya petani yang hari ini berbondong-bondong mengepung Istana dan pusat-pusat pemerintahan Indonesia untuk merebut kembali hak-hak mereka atas tanah yang selama ini dirampas oleh Tuan tanah dan pemerintah Indonesia.
Buruh Migran Indonesia (BMI) yang jumlahnya kini mencapai 8 juta, baik legal maupun ilegal, mayoritas bahkan hampir semua berasal dari pedesaan dan keluarga petani. Dari survey yang dilakukan Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong (ATKI-HK), hingga kini 62% keluarga buruh migran masih tetap menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, selain uang kiriman dari luar negeri. Namun karena bertani tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan seluruh anggota keluarga maka akhirnya satu atau dua diantara mereka terpaksa bermigrasi keluar negeri menjadi TKI utamanya di sektor informal seperti Pekerja Rumah Tangga (PRT), buruh perkebunan, buruh konstruksi, buruh pabrik, pelayan restoran, pekerja seks, dan pekerjaan jenis lainnya yang dikategorikan sebagai 3D (Dirty/Kotor, Difficult/Sulit, Danger/Berbahaya).
Pedesaan yang seharusnya menjadi lumbung padi dan sumber pangan bagi kebutuhan seluruh rakyat, kini justru kosong melompong, dilanda kelaparan, kemiskinan akut, pengangguran melimpah ruah, dibiarkan terus terbelakang dan dibodohkan. Pedesaan kini dijadikan wadah perekrutan tenaga kerja keluar negeri dan dalam himpitan ekonomi yang begitu mencekik, rakyat pedesaan tidak punya pilihan kecuali keluar negeri sebagai buruh kontrakan agar bisa mempertahankan hidup.
Dari jaman Suharto hingga SBY, kaum tani di pedesaan terus menerus dijadikan sasaran politik pemerintah yang sepenuhnya mengabdi kepada kepentingan penjajah asing (imperialis). Tanah rakyat yang tidak seberapa terus dirampasi dan dikuasai segelintir orang (tuan tanah). Tanah Indonesia yang seharusnya dinikmati bersama kini justru dimonopoli oleh tuan tanah besar dan pemerintah Indonesia sendiri digunakan untuk memenuhi pesanan imperialis yang rakus akan bahan alam murah.
Kini ditengah krisis global imperialis, perampasan tanah digencarkan dan tanah yang terampas digunakan sebagai perkebunan besar. Hutan lindung (Taman Nasional) dan tanah skala kecil yang dikuasi oleh kaum tani menjadi sasaran utama perampasan tanah. Rakyat yang menolak harus berhadapan dengan moncong senjata dan tidak sedikit yang terbunuh karena mempertahankan tanahnya sendiri. AGRA (Aliansi Gerakan Reforma Agraria) mencatat 4000 konflik agraria yang belum terselesaikan di tahun 2011.
Kehidupan kaum tani semakin terhisap, buruh tani diupah murah, hasil pertanian dihisap oleh tengkulak dan terjerat riba demi mencari modal bertani menjadi fenomena umum di pedesaan. Para petani yang keluarganya diluar negeri akhirnya harus bergantung pula pada uang kiriman untuk bertahan hidup dan mengolah tanahnya. Tanpa mereka pahami bahwa sebenarnya diluar negeri sendiripun, keluarga mereka berjuang menjadi buruh murah, tidak diberikan libur, dianiaya, didiskriminasikan, direndahkan dan harus mengalami perlakuan tidak manusiawi demi menghidupi keluarganya.
Ketika krisis global berdampak pada kenaikan harga bahan-bahan pokok dan bahan bakar minyak, dengan mudah SBY-Boediono mengeluarkan solusi menangkis krisis dengan mengembangkan 3 bidang; 1. Bidang Pariwisata, 2. Bidang Kerajinan Tangan, 3. Bidang Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia.” Dalam usaha pengiriman tenaga kerja Indonesia, SBY-Boediono mentargetkan pengiriman sebesar 1-2 juta per tahun dengan hasil keuntungan sebesar Rp. 125 triliun per tahun. Targetan ini dilaksanakan melalui kebijakan revisi Undang-undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri No. 39 /2004 (UUPPTKILN) yang dianggap belum mampu memenuhi keinginan pemerintah. Revisi terus dijalankan tapi tidak pernah meyakinkan perlindungan sejati bagi buruh migran dan keluarganya.
Kini dengan gencarnya perampasan tanah dan kekerasan (intimidasi, penangkapan, pemenjaraan dan penembakan) terhadap kaum tani dan rakyat Indonesia dibawah rejim SBY-Budiono, maka bisa dipastikan rakyat tidak bertanah semakin banyak, kemiskinan semakin akut, kelaparan dimana-mana dan krisis kronis pasti melanda kita semua. Mimpi buruh migran untuk bisa segera pulang ke kampung halaman dan berkumpul dengan keluarga kini hanya tinggal harapan. Maka dengan ini, Buruh Migran Indonesia diluar negeri tidak punya pilihan kecuali meneruskan perjuangannya diluar negeri mempertahankan upah dan hak-hak lainnya yang senantiasa dirongrong oleh pemerintah penerima (termasuk Hong Kong) dan pemerintah Indonesia melalui perwakilanya di luar negeri yaitu KJRI – HK dan bergabung dengan perjuangan rakyat Indonesia untuk menuntut hak rakyat atas tanah, upah dan kerja.
Hong Kong, 12 Januari 2011
Referensi:
Eni Lestari, koordinator FPR-HK (96081485)
Ganika Diristiani, Ketua ATKI-HK (97124641) Sringatin, Koordiantor LiPMI (69920878)
Anggota FPR-HK: Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI-HK), Indonesian Migrant Worker’s Union (IMWU), Liga Perjuangan Migran Indonesia (LiPMI), Persatuan BMI Tolak Overcharging (PILAR)
C/o IMWU-HK, 4/F, Flat C, Jardine Mansion, Jardine Bazzar, No. 22 Yee Wo Street, Causeway Bay, Hong Kong Tel: 36217395
Pernyataan Dukungan
Untuk Aksi Gerakan Rakyat Indonesia Anti Perampasan Tanah
S B Y:
Rejim Fasis Perampas Tanah, Pembunuh dan Penjual Rakyat
Segera Ciptakan Lapangan Kerja Dengan Upah Layak,
Stop Perdagangan Tenaga Kerja Keluar Negeri
Cabut UUPPTKILN No. 39/2004!
Berikan Perlindungan Sejati Tanpa Eksploitasi!
Kami, Buruh Migran Indonesia di Hong Kong, yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Cabang Hong Kong hari ini menggelar aksi protes di depan Kantor Konsulat Republik Indonesia dari pukul 11:30 – 12:30 siang sebagai wujud dukungan dan solidaritas kami kepada perjuangan rakyat Indonesia, khususnya petani yang hari ini berbondong-bondong mengepung Istana dan pusat-pusat pemerintahan Indonesia untuk merebut kembali hak-hak mereka atas tanah yang selama ini dirampas oleh Tuan tanah dan pemerintah Indonesia.
Buruh Migran Indonesia (BMI) yang jumlahnya kini mencapai 8 juta, baik legal maupun ilegal, mayoritas bahkan hampir semua berasal dari pedesaan dan keluarga petani. Dari survey yang dilakukan Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong (ATKI-HK), hingga kini 62% keluarga buruh migran masih tetap menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, selain uang kiriman dari luar negeri. Namun karena bertani tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan seluruh anggota keluarga maka akhirnya satu atau dua diantara mereka terpaksa bermigrasi keluar negeri menjadi TKI utamanya di sektor informal seperti Pekerja Rumah Tangga (PRT), buruh perkebunan, buruh konstruksi, buruh pabrik, pelayan restoran, pekerja seks, dan pekerjaan jenis lainnya yang dikategorikan sebagai 3D (Dirty/Kotor, Difficult/Sulit, Danger/Berbahaya).
Pedesaan yang seharusnya menjadi lumbung padi dan sumber pangan bagi kebutuhan seluruh rakyat, kini justru kosong melompong, dilanda kelaparan, kemiskinan akut, pengangguran melimpah ruah, dibiarkan terus terbelakang dan dibodohkan. Pedesaan kini dijadikan wadah perekrutan tenaga kerja keluar negeri dan dalam himpitan ekonomi yang begitu mencekik, rakyat pedesaan tidak punya pilihan kecuali keluar negeri sebagai buruh kontrakan agar bisa mempertahankan hidup.
Dari jaman Suharto hingga SBY, kaum tani di pedesaan terus menerus dijadikan sasaran politik pemerintah yang sepenuhnya mengabdi kepada kepentingan penjajah asing (imperialis). Tanah rakyat yang tidak seberapa terus dirampasi dan dikuasai segelintir orang (tuan tanah). Tanah Indonesia yang seharusnya dinikmati bersama kini justru dimonopoli oleh tuan tanah besar dan pemerintah Indonesia sendiri digunakan untuk memenuhi pesanan imperialis yang rakus akan bahan alam murah.
Kini ditengah krisis global imperialis, perampasan tanah digencarkan dan tanah yang terampas digunakan sebagai perkebunan besar. Hutan lindung (Taman Nasional) dan tanah skala kecil yang dikuasi oleh kaum tani menjadi sasaran utama perampasan tanah. Rakyat yang menolak harus berhadapan dengan moncong senjata dan tidak sedikit yang terbunuh karena mempertahankan tanahnya sendiri. AGRA (Aliansi Gerakan Reforma Agraria) mencatat 4000 konflik agraria yang belum terselesaikan di tahun 2011.
Kehidupan kaum tani semakin terhisap, buruh tani diupah murah, hasil pertanian dihisap oleh tengkulak dan terjerat riba demi mencari modal bertani menjadi fenomena umum di pedesaan. Para petani yang keluarganya diluar negeri akhirnya harus bergantung pula pada uang kiriman untuk bertahan hidup dan mengolah tanahnya. Tanpa mereka pahami bahwa sebenarnya diluar negeri sendiripun, keluarga mereka berjuang menjadi buruh murah, tidak diberikan libur, dianiaya, didiskriminasikan, direndahkan dan harus mengalami perlakuan tidak manusiawi demi menghidupi keluarganya.
Ketika krisis global berdampak pada kenaikan harga bahan-bahan pokok dan bahan bakar minyak, dengan mudah SBY-Boediono mengeluarkan solusi menangkis krisis dengan mengembangkan 3 bidang; 1. Bidang Pariwisata, 2. Bidang Kerajinan Tangan, 3. Bidang Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia.” Dalam usaha pengiriman tenaga kerja Indonesia, SBY-Boediono mentargetkan pengiriman sebesar 1-2 juta per tahun dengan hasil keuntungan sebesar Rp. 125 triliun per tahun. Targetan ini dilaksanakan melalui kebijakan revisi Undang-undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri No. 39 /2004 (UUPPTKILN) yang dianggap belum mampu memenuhi keinginan pemerintah. Revisi terus dijalankan tapi tidak pernah meyakinkan perlindungan sejati bagi buruh migran dan keluarganya.
Kini dengan gencarnya perampasan tanah dan kekerasan (intimidasi, penangkapan, pemenjaraan dan penembakan) terhadap kaum tani dan rakyat Indonesia dibawah rejim SBY-Budiono, maka bisa dipastikan rakyat tidak bertanah semakin banyak, kemiskinan semakin akut, kelaparan dimana-mana dan krisis kronis pasti melanda kita semua. Mimpi buruh migran untuk bisa segera pulang ke kampung halaman dan berkumpul dengan keluarga kini hanya tinggal harapan. Maka dengan ini, Buruh Migran Indonesia diluar negeri tidak punya pilihan kecuali meneruskan perjuangannya diluar negeri mempertahankan upah dan hak-hak lainnya yang senantiasa dirongrong oleh pemerintah penerima (termasuk Hong Kong) dan pemerintah Indonesia melalui perwakilanya di luar negeri yaitu KJRI – HK dan bergabung dengan perjuangan rakyat Indonesia untuk menuntut hak rakyat atas tanah, upah dan kerja.
Hong Kong, 12 Januari 2011
Referensi:
Eni Lestari, koordinator FPR-HK (96081485)
Ganika Diristiani, Ketua ATKI-HK (97124641) Sringatin, Koordiantor LiPMI (69920878)
Anggota FPR-HK: Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI-HK), Indonesian Migrant Worker’s Union (IMWU), Liga Perjuangan Migran Indonesia (LiPMI), Persatuan BMI Tolak Overcharging (PILAR)
SBY Rezim Fasis.
BalasHapusKapitalisme terbukti gagal mensejahterakan rakyatnya.
Petani, Nelayan, Buruh terus dipermiskin sitematik, ditindas, diperas oleh Negaranya sendiri.
BalasHapusMohon maaf jika postingan ini menyinggung perasaan anda semua tapi saya hanya mau menceritakan pengalaman pribadi saya yang mengubah kehidupan saya menjadi sukses. Perkenalkan terlebih dahulu saya Sri Wahyuni biasa di panggil Mba Sri, TKI tinggal di kota Pontian johor Malaysia,Saya berprofesi sebagai pembantu rumah tangga, tapi saya tidak menyerah dengan keadaan saya, tetap ikhtiar.
pengen pulang ke indonesia tapi gak ada ongkos pulang. sempat saya putus asa,gaji pun selalu di kirim ke indonesia untuk biaya anak sekolah,sedangkan hutang banyak, kebetulan teman saya buka-buka internet mendapatkan nomor hp Mbah Suro (+6282354640471) katanya bisa bantu orang melunasi hutang melalui jalan togel dengan keadaan susah jadi saya coba beranikan diri hubungi dan berkenalan dengan beliau Mbah Suro, Dan saya menceritakan keadaan saya.Beliau menyarankan untuk mengatasi masalah perekonomian saya,baiknya melalui jalan togel saja.Dan angka yang di berikan beneran tembus ,4607 dan saya dapat 275 juta alhamdulillah terima kasih banyak ya allah atas semua rerjekimu ini. walaupun ini melalui togel